Sekilas penjelasan atau Pengertian Amanah Dalam Islam

Amanah adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan (Q.S. 32 : 72) yang tercakup di dalamnya khilafah ilahiyah (khalifat allah, ibad allah), khilafah takwiniah (al-taklif al-syar'iah) dalam kaitannya dengan hablun min allah dan hablun min al-nas.

Dalam ajaran Al-Qur'an manusia adalah makhluk yang memikul beban (mukallaf). Pembebanan (taklif) meliputi hak dan kewajiban. Setiap beban yang diterima manusia harus dilaksanakan sebagai amanah.

Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mu'min berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman disebut juga al-mu'min, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan "Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah".

Dalam kontek hablun min allah, amanah yang dibebankan Allah kepada manusia adalah Tauhid artinya pengakuan bahwa hanya Allah yang harus disembah, hanya Allah yang berhak mengatur kehidupan manusia dan hanya Allah yang harus menjadi akhir tujuan hidup manusia, sehingga pelanggaran terhadap tauhid adalah syirik dan orang musyrik adalah orang khianat kepada Allah. Termasuk dalam kontek ini pula adalah mengimani seluruh aspek yang termuat dalam rukun iman dan melaksanakan ubudiyah yang termaktub dalam rukun islam.

Manusia diperintah Allah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya (Q.S. 4 : 58), hal ini berkaitan dengan tatanan berinteraksi sosial (muamalah) atau hablun min al-nas. Sifat dan sikap amanah harus menjadi kepribadian atau sikap mental setiap individu dalam komunitas masyarakat agar tercipta harmonisasi hubungan dalam setiap gerak langkah kehidupan. Dengan memiliki sikap mental yang amanah akan terjalin sikap saling percaya, positif thinking, jujur dan transparan dalam seluruh aktifitas kehidupan yang pada akhirnya akan terbentuk model masyarakat yang ideal yaitu masyarakat aman, damai dan sejahtera.

Pengertian Amanah

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari (amina- amanatan) yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan ¹.

Amanah menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya.

Sedangkan menurut Ibn Al-Araby, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya³.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa amanah adalah  menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa.

Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi membagi amanah kepada 3 macam, yaitu :

1. Amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua ketentuan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksankan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua laranganNya. Termasuk di dalamnya menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat serta mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Sesungguhnya seluruh maksiat adalah perbuatan khianat kepada Allah Azza wa Jalla.
2. Amanah manusia kepada orang lain, diantaranya mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia dan semisalnya yang merupakan kewajiban terhadap keluarga, kerabat dan manusia secara keseluruhan. Termasuk pada jenis amanah ini adalah pemimpin berlaku adil terhadap masyarakatnya, ulama berlaku adil terhadap orang-orang awam dengan memberi petunjuk kepada mereka untuk memiliki i'tikad yang benar, memberi motivasi untuk beramal yang memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menyuruh berusaha yang halal serta memberikan nasihat-nasihat yang dapat memperkokoh keimanan agar terhindar dari segala kejelekan dan dosa serta mencintai kebenaran dan kebaikan. Amanah dalam katagori ini juga adalah seorang suami berlaku adil terhadap istrinya berupa salah satu pihak pasangan suami-istri tidak menyebarkan rahasia pasangannya, terutama rahasia yang bersifat khusus yaitu hubungan suami istri.
3. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya baik dalam urusan agama maupun dunia, tidak pernah melakukan yang membahayakan dirinya di dunia dan akhirat.

Dengan memperhatikan pendapat Ahmad Musthafa Al-Maraghi tersebut, amanah melekat pada diri setiap manusia sebagai mukallaf dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, individu dan makhluk sosial.

Disamping 3 macam amanah tersebut di atas, terdapat satu macam amanah lagi yakni Amanah terhadap lingkungan. Amanah terhadap lingkungan hidup berupa memakmurkan dan melestarikan lingkungan (Q.S. 11 : 61), tidak berbuat kerusakan di muka bumi (Q.S.7 :85). Eksploitasi terhadap kekayaan alam secara berlebihan tanpa memperhatikan dampak negatifnya yang berakibat rusaknya ekosistem, ilegal loging, ilegal maning dan pemburuan binatang secara liar merupakan sikap tidak amanah terhadap lingkungan yang berakibat terjadinya berbagai bentuk bencana alam seperti gempa bumi, longsor dan banjir serta bencana lainnya yang mempunyai dampak rusak bahkan musnahnya tatanan sosial kehidupan manusia. 

Amanah dalam Muamalah

Muamalah adalah ajaran Islam yang menyangkut aturan-aturan dalam menata hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan hidup manusia.

Aspek muamalah merupakan bagian prinsipal dalam Islam karena dengannyalah kehidupan bersama manusia ditata agar tidak terjadi persengketaan dalam kontak sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian muamalah menjadi sangat penting. Dalam sebuah hadis dinyatakan "Agama itu adalah muamalah".

Manusia menurut ajaran Islam adalah khalifah di muka bumi, bertugas menata kehidupan sebaik mungkin sehingga tercipta kedamaian dalam hidup di tengah manusia yang dinamis. Kehidupan damai tidak serta merta, akan tetapi diciptakan dan dirancang. Oleh karena itu perlu diciptakan perangkat-perangkat dan aparat-aparat untuk menciptakan perdamaian tersebut.

Amanah (trust) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam Q.S. 4 : 58 sebagai berikut :

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam kitab-kitab sejarah perjuangan Rasulullah, amanah merupakan salah satu diantara beberapa sifat yang wajib dimiliki para Rasul. Mereka bersifat jujur dan dapat dipercaya, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan tugas kerasulan, seperti menerima wahyu, memelihara keutuhannya dan menyampaikannya kepada manusia, tanpa penambahan, pengurangan atau penukaran sedikitpun. Mereka juga bersifat amanah dalam arti terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah baik lahir maupun batin.

Menepati amanah  merupakan moral yang mulia, Allah swt. menggambarkannya sebagai orang mukmin yang beruntung (Q.S.23:8), sebaliknya Allah tidak suka orang-orang yang berkhianat dan tidak merestui tipu dayanya (Q.S.12:52), dan orang yang mengkhianati amanah termasuk salah satu sifat orang munafik (hifokrit).

Dalam fiqh Islam, amanah berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan pemeliharaan harta benda, seperti al-wadi'ah dan ariyah.

Al-wadi'ah adalah harta benda yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dipelihara sebaik-baiknya. Sedangkan Ariyah adalah izin yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya dengan tidak meminta imbalan apapun .

Penerima barang titipan ini, baik dalam bentuk wadi'ah maupun ariyah diberi amanah oleh pemiliknya untuk merawat dan memelihara keutuhan dan keselamatan barang titipan itu dengan sebaik-baiknya.

Apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (Q.S.2 : 283).

Namun demikian jika barang yang diamanatkan itu rusak atau hilang, penerima amanah itu tidak berkewajiban untuk mengganti atau memperbaikinya, kecuali atas kelalaian penerima amanah tersebut.

Dalam hukum muamalah termasuk katagori amanah adalah wadi'ah, luqatah, rahn, ijarah dan ariyah ⁹.

Dalam melaksanakan amanah dari lima macam amanah tersebut di atas, terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya, yaitu :

1. Wadiah, barang titipan disampaikan kepada pemiliknya apabila pemiliknya meminta barang titipan tersebut.
2. Luqathah, barang temuan (luqatah) diumumkan selama satu tahun di tempat yang sekiranya dapat diketahui oleh masyarakat umum dengan harapan orang yang memiliki barang yang ditemukan tersebut mengetahuinya. Apabila setelah diumumkan dalam jangka satu tahun tidak ada yang  memilikinya, maka barang tersebut boleh digunakan. Dan apabila setelah digunakan ternyata pemiliknya ada, maka harus membayar/mengganti dengan barang sejenisnya atau harganya.
3. Rahn (gadai/jaminan), barang yang menjadi jaminan atas hutang diberikan kepada pemiliknya apabila pemilik barang (rahn) tersebut telah melunasi hutangnya.
4. Ijarah dan ariyah, apabila telah selesai pekerjaan dan penggunaan barang, maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya sebelum diminta oleh pemiliknya ¹⁰.

Dalam perdagangan dikenal istilah menjual dengan amanah, seperti menjual "murabahah" . Maksudnya penjual menjelaskan ciri-ciri, kwalitas dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannnya.

Amanah merupakan unsur yang amat vital dan sangat urgen keberadaanya dalam kelangsungan roda perekonomian, karena bencana terbesar di dalam pasar dewasa ini adalah meluasnya tindakan manipulasi, dusta, batil, khianat, bahkan menzalimi orang dengan perdagangan yang dilakukan, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang (taghrir), mudah bersumpah, menimbun stok barang demi keuntungan pribadi, mengadakan persekongkolan jahat untuk memperdaya konsumen (tamajil), menyembunyikan kerusakan barang (tadlis) dan sebagainya. Pada hakikatnya perdagangan yang demikian disibukkan oleh laba kecil dari pada laba besar, terpaku kepada keberuntungan yang fana dari pada keberuntungan yang kekal.

Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw. ketika beliau ke luar rumah dan melihat komunitas manusia sedang bertransaksi jual beli. Beliau berseru, wahai para pedagang! Pandangan para pedagang langsung terarah kepada beliau, Nabipun melanjutkan perkataannya, sesungguhnya para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan durhaka, kecuali mereka yang bertaqwa kepada Allah, berbuat baik dan benar (HR. Tirmizi). Dalam hadis lain beliau bersabda : Sesungguhnya para pedagang adalah pendurhaka. Mereka berkata : Ya Rasulallah, bukankah jual beli dihalalkan? Nabi menjawab: Benar, tetapi mereka terlalu mudah bersumpah sehingga mereka berdosa dan terlalu banyak berbicara sehingga mereka mudah berbohong .(HR. Ahmad)^.

Amanah bertambah penting pada saat seseorang membentuk serikat dagang, melakukan bagi hasil (mudharabah) atau wakalah (menitipkan barang barang untuk menjalankan proyek yang disepakati bersama). Dalam hal ini, pihak yang lain percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama, jika salah satu pihak menjalankannya hanya demi kemalahatan atau keuntungan pihaknya tanpa memikirkan kemaslahatan atau keuntungan pihak lain, maka ia telah berkhianat. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman : Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak menghianati temannya, apabila salah satu dari keduanya berkhianat, Aku keluar dari mereka. (HR. Abu Dawud dan Hakim).

Amanah merupakan faktor utama terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, sebab dengan sikap amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Mewabahnya korupsi, monopoli dan oligapoli dalam berbagai lapangan kerja dan sektor ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, hilangnya saling percaya, tumbuhnya saling mencurigai (negative thinking), menjamurnya mental hipokrit, apriori terhadap tugas dan kewajiban dan sifat-sifat tercela lainnya sebagai akibat dari hilangnya amanah.

 Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil suatu intisari bahwa amanah adalah perintah Allah yang melekat pada diri manusia sebagai mukallaf yang wajib dilaksanakan dalam sendi-sendi kehidupan baik yang ada relevansinya sebagai hamba Allah (hak ilahi, hubungan vertikal), maupun sebagai makhluk sosial (hak adami, hubungan horizontal). Amanah merupakan salah satu sifat wajib bagi para rasul Allah dalam mengemban tugas sebagai penyampai risalah ilahiyah. Manusia sebagai pengikut para Rasul Allah tersebut wajib menjadikan Rasul Allah sebagai suri tauladan dalam setiap gerak langkah kehidupan termasuk di dalamnya memiliki sifat amanah.

Amanah merupakan landasan etika dan moral dalam bermuamalah termasuk di dalamnya pada saat menjalankan roda perekonomian dewasa ini. Dengan amanah akan tercipta kondisi masyarakat yang jujur, dapat dipercaya, transparan dan berlaku adil dalam setiap transaksi dan kerjasa sama, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusip, membawa keberkahan kepada pihak-pihak yang terkait dan menimbulkan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Kebalikan dari amanah adalah khianat, inilah sumber malapetaka yang signipikan dalam menyumbang kehancuran umat dewasa ini, mewabahnya manipulasi, persekongkolan tidak sehat, berlaku curang, dekadensi moral, berlaku zalim, monopoli kekayaan dan jenis-jenis maksiat lain. Karena sesungguhnya seluruh perbuatan maksiat adalah khianat.

Peran Facebook pada proses politik Amerika Serikat

Peran Facebook pada proses politik Amerika Serikat muncul pada Januari 2008 sesaat sebelum Pendahuluan New Hampshire, ketika Facebook bersama ABC dan Saint Anselm College bekerjasama untuk mengizinkan pengguna memberi umpan balik langsung mengenai debat antara Partai Repbulik dan Demokrat tanggal 5 Januari.Charles Gibson menjadi moderator debat yang diadakan di Dana Center for the Humanities di Saint Anselm College. Pengguna Facebook turut berpartisipasi dalam grup debat yang diatur berdasarkan topik tertentu, mendaftar untuk memilih, dan mengirim pertanyaan.

Lebih dari 1.000.000 orang menginstal aplikasi 'US politics' di Facebook agar dapat berpartisipasi, dan aplikasi ini mengukur respon pengguna terhadap komentar tertentu yang dilontarkan oleh kandidat debat.Debat ini menunjukkan kepada komunitas masyarakat tentang apa yang telah dialami remaja saat ini: Facebook adalah cara baru yang sangat populer dan kuat untuk berinteraksi dan menyuarakan pendapat. Artikel yang ditulis Michelle Sullivan di Uwire.com mengilustrasikan bagaimana "efek facebook" telah memengaruhi tingkat suara remaja, mendukung kandidat politik muda, dan keterlibatan umum populasi remaja pada pemilu 2008.

Pada Februari 2008, sebuah grup Facebook bernama "One Million Voices Against FARC" mengadakan acara yang dihadiri ratusan ribu penduduk Kolombia yang memrotes Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia, dikenal sebagai FARC (dari kepanjangannya yang berbahasa Spanyol).[145] Bulan Agustus 2010, salah satu situs pemerintah resmi Korea Utara, Uriminzokkiri, bergabung dengan Facebook.

Tahun 2010, seorang direktur kesehatan masyarakat Inggris yang memimpin staf untuk meneliti sifilis, mempertautkan dan menyalahkan kenaikan kasus sipilis di sejumlah wilayah Britania kepada Facebook. Laporan penelitian ini dikecam oleh Facebook karena "mengabaikan perbedaan antara korelasi dan kausalitas.

Indonesian killings of 1965–1966

The Indonesian killings of 1965–1966 were an anti-communist purge following a failed coup in Indonesia. The most widely accepted estimates are that over half a million people were killed. The purge was a pivotal event in the transition to the "New Order"; the Indonesian Communist Party (PKI) was eliminated as a political force, and the upheavals led to the downfall of president Sukarno, and to the commencement of Suharto's thirty-year presidency.

The failed coup released pent-up communal hatreds which were fanned by the army, who quickly blamed the PKI. Communists were purged from political, social, and military life, and the PKI itself was banned. The massacres began in October 1965 in the weeks following the coup attempt, and reached their peak over the remainder of the year before subsiding in the early months of 1966. They started in the capital Jakarta, spread to Central and East Java, and later Bali. Thousands of local vigilantes and army units killed actual and alleged PKI members. Although killings occurred across Indonesia, the worst were in the PKI strongholds of Central Java, East Java, Bali, and northern Sumatra. It is possible that over one million people were imprisoned at one time or another.

Sukarno's balancing act of "Nasakom" (nationalism, religion, communism) had been unraveled. His most significant pillar of support, the PKI, had been effectively eliminated by the other two pillars—the army and political Islam; and the army was on the way to unchallenged power. In March 1967 Sukarno was stripped of his remaining power by Indonesia's provisional Parliament, and Suharto was named Acting President. In March 1968 Suharto was formally elected president.

The killings are skipped over in most Indonesian history books, and have received little introspection by Indonesians and comparatively little international attention. Satisfactory explanations for the scale and frenzy of the violence have challenged scholars from all ideological perspectives. The possibility of a return to similar upheavals is cited as a factor in the "New Order" administration's political conservatism and tight control of the political system. Vigilance against a perceived communist threat remained a hallmark of Suharto's thirty-year presidency. In the West, the killings and purges were portrayed as a victory over communism at the height of the Cold War.

Background

Support for Sukarno's presidency under his "Guided Democracy" depended on his forced and unstable "Nasakom" coalition between the military, religious groups, and Communists. The rise in influence and increasing militancy of the Indonesian Communist Party (PKI) and Sukarno's support for it, was a serious concern for Muslims and the military, and tension grew steadily in the early and mid 1960s. The third largest Communist party in the world,[2] the PKI had approximately 300,000 cadres and a full membership of around two million. The party's assertive efforts to speed up land reform provoked existing landowners and threatened the social position of Islamic clerics.

On the evening of 30 September and 1 October 1965, six generals were killed by a group calling themselves the 30 September Movement. With many of Indonesia's top military leaders either dead or missing, Suharto, one of the most senior surviving generals, assumed control of the army the following morning. By 2 October he was firmly in control of the capital and announced that a coup attempt had failed. The military blamed the coup attempt on their arch enemies the PKI. On 5 October, the day of the dead generals' funeral procession, a military propaganda campaign began to sweep the country, successfully convincing both Indonesian and international audiences that it was a Communist coup, and that the murders were cowardly atrocities committed against Indonesian heroes. The PKI's denials of involvement had little effect.[6] Pent-up tensions and hatreds that had built up over years were released.

Political purge

The army removed top civilian and military leaders it thought sympathetic to the PKI. The parliament and cabinet were purged of Sukarno loyalists. Leading PKI members were immediately arrested, some summarily executed. Army leaders organised demonstrations in Jakarta. during which on 8 October, the PKI Jakarta headquarters was burned down. Anti-Communist youth groups were formed, including the army-backed Indonesian Student's Action Front (KAMI), the Indonesian Youth and Students' Action Front (KAPPI), and the Indonesian Graduates Action Front (KASI). In Jakarta and West Java, over 10,000 PKI activists and leaders were arrested, including famed novelist Pramoedya.

Killings

The killings started in October 1965 in Jakarta, spread to Central and East Java and later to Bali, and smaller outbreaks occurred in parts of other islands,notably Sumatra. As the Sukarno presidency began to unravel and Suharto began to assert control following the coup attempt, the PKI's upper national leadership was hunted and arrested with some summarily executed. The Air Force in particular was a target of the purge. In early October, PKI chairman Dipa Nusantara Aidit had flown to Central Java, where the coup attempt had been supported by leftist officers in Yogyakarta, Salatiga, and Semarang. Fellow senior PKI leader, Njoto, was shot around 6 November, Aidit on 22 November, and First Deputy PKI Chairman M.H. Lukman was killed shortly thereafter.

The communal tensions and hatreds that had built up were played upon by the Army leadership who demonised Communists, and many Indonesian civilians took part in the killings. The worst massacres were in Central and East Java. where PKI support was at its strongest. Large numbers of victims were also reported in northern Sumatra and Bali. The situation varied across the country and the role of the Army has never been fully explained. In some areas the Army organised, encouraged, trained, and supplied civilian groups and local militias. In other areas, communal vigilante action preceded the Army, although in most cases killings did not commence before military units had sanctioned violence by instruction or example. In some areas, civilian militia knew where to find known Communists and their sympathisers, while in others the Army demanded lists of Communists from village heads. PKI membership was not disguised and most suspects were easily identified within communities. The American Embassy in Jakarta supplied the Indonesian military with lists of up to 5,000 suspected Communists.

Although some PKI branches organised resistance and reprisal killings, most went passively to their deaths. Not all victims were PKI members. Often the label "PKI" was used to include anyone to the left of the Indonesian National Party (PNI). In other cases victims were suspected or simply alleged Communists.

Local Chinese were killed in some areas, and their properties looted and burned as a result of anti-Chinese racism on the excuse that Aidit had brought the PKI closer to China. In the predominantly Christian islands of Nusa Tenggara, Christian clergy and teachers suffered at the hands of Muslim youth. In West Kalimantan, approximately eighteen months after the worst of the killings in Java, indigenous Dayaks expelled 45,000 ethnic Chinese from rural areas, with hundreds or thousands killed.

Methods of killing included shooting and beheading with Japanese-style samurai swords. Corpses were often thrown into rivers, and at one point officials complained to the Army that the rivers running into the city of Surabaya were clogged with bodies. In areas such as Kediri in East Java, Nahdlatul Ulama youth wing (Ansor) members lined up Communists, cut their throats and disposed of the bodies in rivers. The killings left whole sections of villages empty, and the houses of victims or the interned were looted and often handed over to the military.

Although there were occasional and isolated flare ups until 1969, the killings largely subsided by March 1966, when either there were no more suspects, or authorities intervened. Solo residents said that exceptionally high flooding in March 1966 of the Solo River, considered mystical by the Javanese, signaled the end of the killings.

Java Indonesia

In Java, much of the killing was along aliran (cultural stream) loyalties; the Army encouraged santri (more devout and orthodox Muslims) among the Javanese to seek out PKI members among the abangan (less orthodox) Javanese. The killings extended to more than PKI members. In Java, for example, many considered "left PNI" were killed. Others were just suspects.or were the victims of grievance settling with little or no political motive. In mid-October, Suharto sent para-commando troops he trusted as loyal into Central Java, a region with strong Communist allegiances, while troops of uncertain loyalty were ordered out. Anti-Communist killings were then instigated with youths, assisted by the Army, hunting down Communists.

Conflict that had broken out in 1963 between the Muslim party Nahdlatul Ulama (NU) and the PKI turned to killing in the second week of October. The Muslim group Muhammadiyah proclaimed in early November 1965 that the extermination of "Gestapu/PKI" constituted Holy War ("Gestapu" being the military's name for the "30 September Movement"), a position that was supported by other Islamic groups in Java and Sumatra. For many youths, killing Communists became a religious duty. Where there had been Communist centres in Central and East Java, Muslim groups portraying themselves as victims of Communist aggression justified the killings by evoking the Madiun Affair of 1948. Roman Catholic students in the Yogyakarta region left their hostels at night to join in the execution of truckloads of arrested Communists.

Although, for most of the country, the killings subsided in the first months of 1966, in parts of East Java the killings went on for years. In Blitar, guerrilla action was maintained by surviving PKI members until they were defeated in 1967 and 1968. The mystic Mbah Suro, and devotees of his Communist-infused traditional mysticism, built an army, but Suro and eighty of his followers were killed in a war of resistance against the Indonesian Army.

Bali Indonesia

Mirroring the widening of social divisions across Indonesia in the 1950s and early 1960s, the island of Bali saw conflict between supporters of the traditional Balinese caste system, and those rejecting these traditional values. Government jobs, funds, business advantage and other spoils of office had gone to Communists during the final years of Sukarno's presidency. Disputes over land and tenants' rights led to land seizures and killings, when the PKI promoted "unilateral action". As Suharto was gaining the upper hand in Java, Sukarno's choice of governor was pushed from office in Bali. Communists were publicly accused of working towards the destruction of the island's culture, religion, and character, and the Balinese, like the Javanese, were urged to destroy the PKI.

As Indonesia's only Hindu-dominated island, Bali did not have the Islamic forces involved in Java, and upper-caste PNI landlords instigated the elimination of PKI members. High Hindu priests called for sacrifices to satisfy spirits angered by past sacrilege and social disruption. Balinese Hindu leader, Ida Bagus Oka, told Hindus: "There can be no doubt [that] the enemies of our revolution are also the cruelest enemies of religion, and must be eliminated and destroyed down to the roots.

Like parts of East Java, Bali experienced a state of near civil war as Communists regrouped. The balance of power was shifted in favour of anti-Communists in December 1965, when the Army Para-commando Regiment and Brawijaya units arrived in Bali after having carried out killings in Java. Javanese military commanders permitted Balinese squads to kill until reined in. In contrast to Central Java where the Army encouraged people to kill the "Gestapu", on Bali eagerness to kill was so great and spontaneous that, having initially provided logistic support, the Army eventually had to step in to prevent anarchy. A series of killings similar to those in Central and East Java were led by black-shirted PNI youth. For several months, militia death squads went through villages capturing suspects and taking them away. Between December 1965 and early 1966, an estimated 80,000 Balinese were killed, roughly 5 percent of the island's population at the time, and proportionally more than anywhere else in Indonesia.

Sumatra Indonesia

PKI-organised squatters' movements and campaigns against foreign businesses in Sumatra's plantations provoked quick reprisals against Communists, following the Jakarta coup attempt. In Aceh as many as 40,000 were killed, part of the possibly 200,000 deaths across Sumatra. The regional revolts of the late 1950s complicated events in Sumatra as many former rebels were forced to affiliate themselves with Communist organizations to prove their loyalty to the Indonesian Republic. The quelling of the 1950s revolts and 1965 killings were seen by most Sumatrans as a "Javanese occupation".In Lampung, another factor in the killings seems to have been Javanese immigration.

Deaths and imprisonment

Although the general outline of events is known, much is unknown about the killings, and an accurate and verified count of the dead is unlikely to be ever known. There were few Western journalists or academics in Indonesia at the time, the military was one of the few sources of information, travel was difficult and dangerous, and the regime that approved and oversaw the killings remained in power for three decades. The Indonesian media at the time had been undermined by restrictions under "Guided Democracy" and by the "New Order's" take over in October 1966.[36] With the killings occurring at the height of Western fears over the Cold War, there was little investigation internationally, which would have risked complicating the West's preference for Suharto and the "New Order" over the PKI and the "Old Order".

In the first 20 years following the killings, thirty-nine serious estimates of the death toll were attempted. Before the killings had finished, the army estimated 78,500 had died. while another early estimate by the traumatised Communists put the figure at 2 million. The army later estimated the number killed at a possibly exaggerated 1 million. In 1966, Benedict Anderson estimated the deaths at 200,000 and by 1985 had offered a range of 500,000 to 1 million. Most scholars agree that at least half a million were killed. more than any other event in Indonesian history. An armed forces security command estimate from December 1976 put the number at between 450,000 and 500,000.

Arrests and imprisonment continued for ten years after the purge. A 1977 Amnesty International report suggested "about one million" PKI cadres and others identified or suspected of party involvement were detained. Between 1981 and 1990, the Indonesian Government estimated that there were between 1.6 and 1.8 million former prisoners "at large" in society. It is possible that in the mid 1970s, 100,000 were still imprisoned without trial. It is thought that as many as 1.5 million were imprisoned at one stage or another. Those PKI members not killed or imprisoned went into hiding while others tried to hide their past. Those arrested included leading politicians, artists and writers such as Pramoedya, and peasants and soldiers. Many did not survive this first period of detention, dying from malnutrition and beatings. As people revealed the names of underground Communists, often under torture, the numbers imprisoned rose from 1966–68. Those released were often placed under house arrest, had to regularly report to the military, or were banned from Government employment, as were their children.

Many suspected communists were shot, as well as beheaded, strangled, or had their throats slit by the military and Islamic groups. The killings were "done face to face", unlike mechanical processes of mass killing in Khmer Rouge Cambodia or Nazi Germany.

Impact

Sukarno's balancing act of "Nasakom" (nationalism, religion, communism) had been unraveled. His most significant pillar of support, the PKI, had been effectively eliminated by the other two pillars—the army and political Islam; and the army was on the way to unchallenged power. Many Muslims were no longer trusting of Sukarno, and by early 1966, Suharto began to openly defy Sukarno, a policy which had previously been avoided by army leaders. Sukarno attempted to cling to power and mitigate the new found influence of the army, although he could not bring himself to blame the PKI for the coup as demanded by Suharto. On 1 February 1966, Sukarno promoted Suharto to the rank of Lieutenant General. The Supersemar decree of 11 March 1966 transferred much of Sukarno's power over the parliament and army to Suharto,[48] ostensibly allowing Suharto to do whatever was needed to restore order. On 12 March 1967 Sukarno was stripped of his remaining power by Indonesia's provisional Parliament, and Suharto named Acting President.[49] On 21 March 1968, the Provisional Peoples Representative Assembly formally elected Suharto as president.

The killings are skipped over in most Indonesian histories, and have received little introspection by Indonesians and comparatively little international attention. However, following Suharto's forced resignation in 1998, and his death in 2008, some level of openness about what had really happened has emerged in public discourse in subsequent years. A hesitant search for mass graves by survivors and family members began after 1998, although little has been found. Over three decades later, great enmity remains in Indonesian society over the events. The film The Year of Living Dangerously, based on events leading up to the killings, was banned in Indonesia until 1999.

Satisfactory explanations for the scale and frenzy of the violence have challenged scholars from all ideological perspectives. One view attributes the communal hatreds behind the killings to the forcing of parliamentary democracy onto Indonesian society, claiming that such changes were culturally unsuitable and unnecessarily disruptive in the post-independence 1950s. A contrasting view is that when Sukarno and the military replaced the democratic process with authoritarianism, competing interests—i.e., the army, political Islam, and Communism—could not be openly debated, rather they were suppressed and could only be expressed through violence. Conflict resolution methods have broken down, and Muslim groups and the military adopted an "us or them attitude", and that when the killings were over, many Indonesians dismissed as something the Communists had deserved. The possibility of a return to similar upheavals is cited as a factor in the "New Order" administration's political conservatism and tight control of the political system. Vigilance against a Communist threat remained a hallmark of Suharto's thirty-year presidency. Internationally, the killings and purges were seen as a victory over Communism at the height of the Cold War.

Western governments and much of the West's media preferred Suharto and the "New Order" to the PKI to the increasingly leftist "Old Order".The massacres were described by Time as 'The West's Best News in Asia'. A headline in US News and World Report read: "Indonesia: Hope... where there was once none".[56] New York Times columnist James Reston celebrated 'A gleam of light in Asia'. Australian Prime Minister Harold Holt, who was visiting the US, commented in The New York Times "With 500,000 to a million communist sympathisers knocked off...I think it's safe to assume a reorientation has taken place."

U.S. involvement and reaction

In an article for the Spartanburg Herald-Journal (later picked up by the San Francisco Examiner and The Washington Post) journalist Kathy Kadane reported Robert J. Martens who from 1963 to 1966 was a political officer at the United States Embassy in Jakarta as saying that senior U.S. diplomats and CIA officials compiled lists of communist operatives and provided a list of approximately 5,000 names to the Indonesian Army while it was fighting the Indonesian communist party and its sympathisers. Of the list, Kadane wrote that Joseph Lazarsky, deputy CIA station chief in Jakarta in 1965 said "We were getting a good account in Jakarta of who was being picked up, The army had a 'shooting list' of about 4,000 or 5,000 people. Kadane wrote that approval for the release of names put on the lists came from top U.S. embassy officials; Ambassador Marshall Green, deputy chief of mission Jack Lydman and political section chief Edward Masters.Kadane wrote that Howard Federspiel, the Indonesia expert at the State Department's Bureau of Intelligence and Research in 1965, said 'No one cared, as long as they were communists, that they were being butchered. No one was getting very worked up about it.'

Robert J. Martens later acknowledged that he had passed a lists of names to the Indonesians but contended in a letter to the editor of The Washington Post that "I and I alone decided to pass those "lists" to the non-Communist forces, I neither sought nor was given permission to do so by Ambassador Marshall Green or any other embassy official". Martens wrote: "I also categorically deny that C.I.A. or any other classified material was turned over by me. Furthermore, I categorically deny that I "headed an embassy group that spent two years compiling the lists." No one, absolutely no one, helped me compile the lists in question." He said in the letter that the lists were gathered entirely from the Indonesian Communist press and were available to everyone.

Edward Masters later told Ms. Kadane that the Indonesian military was not a group of "village idiots" and that he believed they knew how to find Communist leaders without American help.[59] Mark Mansfield, a CIA spokesman stated: "There is no substance to the allegation that the CIA was involved in the preparation and/or distribution of a list that was used to track down and kill PKI members. It is simply not true.”

On December 2, 1965, Ambassador Marshall Green endorsed a plan to provide fifty-million rupiahs to what he called “the Kap-Gestapu movement,” which he described as an “army-inspired but civilian-staffed action group” which was “carrying [the] burden of current repressive efforts targeted against PKI, particularly in Central Java.” The Kap-Gestapu (An acronym for "Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September Tigapuluh")movement had been involved in the army-backed campaign against the communists.On Kap-Gestapu activities, activities which he assured the State Department were “fully consonant with and coordinated by the army”. Green added: "The chances of detection or subsequent revelation of our support in this instance are as minimal as any black bag operation can be."

The US continued to provide arms, tactical communications equipment and logistical equipment during the killings, some of which was requested specifically to “arm Moslem and nationalist youths in Central Java for use against the PKI.” Brad Simpson, Assistant Professor of History and International Studies at Princeton University and director of the Indonesia/East Timor Documentation Project at George Washington University stated that "The United States was directly involved to the extent that they provided the Indonesian Armed Forces with assistance that they introduced to help facilitate the mass killings."

On October 5, 1965, Green cabled Washington on how the United States could 'shape developments to our advantage'. The plan was to blacken the name of the PKI and its 'protector', Sukarno. The propaganda should be based on '(spreading) the story of the PKI's guilt, treachery and brutality'. At the height of the bloodbath, Green assured General Suharto: 'The US is generally sympathetic with and admiring of what the army is doing.'

Diplomatic cables released in 2001 describe in detail the difficulty that the United States Embassy in Jakarta had in keeping up with and understanding events during the chaotic period. "The embassy . . . was hampered in its reporting on events in the areas outside the capital by the general confusion and chaos", the history states. '"Gradually, the embassy came to realise that Indonesia was undergoing a full-scale purge of P.K.I. influence and that these killings were overlaid with longstanding and deep ethnic and religious conflicts."

Contemporary developments

Following the fall of Suharto in the 1998 revolution, the Indonesian Parliament set up a Truth and Reconciliation Commission to analyse the mass killings, but it was suspended by the Indonesian High Court. An academic conference regarding the killings was held in Singapore in 2009.

In May 2009, at roughly the same time as the Singapore Conference, UK publisher Spokesman Books published Nathaniel Mehr's '"Constructive Bloodbath" in Indonesia: The USA, Britain and the Indonesian Killings of 1965–66', an introductory-level survey of the massacres and the Western support for Suharto.

The killings have been largely omitted from Indonesian history textbooks, which depicted the killings as a "patriotic campaign" that resulted in less than 80,000 deaths. In 2004, the textbooks were briefly changed to include the events, but this new curriculum was abandoned in 2006 following protests from the military and Islamic groups. The textbooks which mentioned the mass killings were subsequently burnt, by order of Indonesia’s Attorney General.

Ekonomi Liberal atau Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan yaitu sebuah sistem perekonomian yang membangun ekonomi secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari para investor asing, dimana fokusnya adalah membangun pada usaha kecil dan menengah sebagai sebuah pondasi ekonomi yang kokoh, itu adalah ideal untuk negara berkembang seperti kita (Indonesia), karena sebenarnya secara pondasi kita secara keseluruhan bisa dikatakan belumlah kuat dan stabil, apabila usaha kecil dan menegah ini sudah kuat dan produktifitasnya berjalan dengan lancar maka otomatis secara pondasi sudah kuat dan stabil.

Ekonomi kerakyatan bisa disamakan dengan ekonomi Syariah (syariah sama dengan kerakyatan karena Nabi Muhamad S.A.W. adalah seorang pedagang domba yang sukses dimana dia menerapkan dengan cara memperkuat usaha kecil salah satunya dengan memperkuat usaha dagang dan ternak domba sewaktu dia memimpin untuk memperbaiki ekonomi umat-Nya yang merupakan usaha kecil, usaha kecil adalah fokus utama dari ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan tidak bisa disamakan dengan paham komunis dan sosialis, karena Ekonomi kerakyatan terbentuk karena negara kita "one of the kind" kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, dan negara beragama yang mengandung ke-Tuhanan dan kemanusiaan, jadi salah apabila disamakan dengan paham-paham sosialis dan komunis (komunitas), negara lain.Sosialis dan komunis di Indonesia muncul karena perlawanan para pejuang kita terdahulu, dimana mereka masih mencari tau cara melawan paham-paham liberal yang dilakukan oleh penjajah Belanda dan Jepang yang memeras kekayaan kita dan melemparnya ke pasar bebas.

Ekonomi kerakyatan dapat diartikan seperti berdiri dikaki sendiri dan tidak bisa disamakan dengan paham apapun .

Sedangkan mengenai pasar bebas atau yang lebih dikenal dengan sebutan ekonomi liberal, ekonomi liberal di indonesia terjadi berawal dari penawaran pinjaman dari pihak asing, dan investor asing, yang mengakibatkan hutang bertambah yang mana seharusnya pemerintahan kita tidak mengambilnya dan menolak pinjaman-pinjaman yang ditawarkan, karena dapat mengakibatkan bengkaknya hutang kita, sebab harus dipikirkan bagaimana cara mengembalikannya, dan sebagian besar kekayaan kita yang vital sudah dikuasai asing karena hal tersebut, hal tersebut menyebabkan negara kita "vodoo of the free market" yang dapat dikontrol dengan mudah dan didikte,ini adalah sebuah permainan yang harus cepat untuk disadari.

Dampak dari pasar bebas yaitu yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin, neo liberal bisa di umpamakan dengan mie instan, yang mana diproses secara instan tanpa tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, tapi mengakibatkan penyaklt darlam lambung. Liberalisme ekonomi salah satu pelopornya disini adalah Soeharto yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 (sampai sekarang), tujuannya adalah baik yaitu untuk membangun negara ini secara cepat, akan tetapi hal ini justru kebablasan karena cicilan dan pinjaman luar negri, saya percaya hal yang instant berakhirnya juga akan instant, yang diperlukan adalah pembangunan pondasi ekonomi yang lebih struktural dan mandiri, apabila kita mecontoh Amerika jelas salah, soalnya Amerika adalah negara maju dan umurnya lebih panjang yang sudah mencuri dan menjajah negara-negara penghasil kekayaan alam yang kaya.

Jadi menurut pribadi, saya kurang setuju apabila Amerika lebih banyak membantu kita, mereka membantu kita agar kekayaan alam kita dapat mereka kontrol, maka dibalik itu semua pasti ada maunya, majunya ekonomi Amerika salah satunya dengan hal tersebut, namun ada juga sosialis, komunis dan kerakyatan, jadi lebih tepatnya jangan melakukan dualisme ekonomi atau jalan tengah dengan menggabungkan ekonomi kerakyatan dan liberal karena negara berkembang seperti kita yang kaya akan sumber daya alam, perairan, pertanian minyak dsb.

Dengan penjelasan diatas, bagaimana menurut anda mengenai Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Liberal kah yang pantas untuk diterapkan pada Negara kita (Indonesia). Silahkan lemparkan Komentar anda disini.

Indikator Pasar Dalam Perekonomian

Untuk dapat mempelajari interaksi sektor rumah tangga dengan perusahaan, sektor rumah tangga dengan pemerintah serta dengan para pelaku ekonomi lainnya, dimana telah dijelaskan dengan menggunakan diagram alir melingkar (circular flow diagram). Namun kita juga dapat menggunakan metode yang lain untuk menjelaskan interaksi diantara mereka, yakni dengan menggunakan metode pasar. Secara sederhana pasar dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli.

Istilah pasar dalam ilmu ekonomi, tidak hanya merujuk pada tempat, misalnya pasar Induk, pasar Tradisional, dll. Istilah pasar secara lebih luas dapat digambarkan sebagai interaksi antara permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Pasar ekonomi dikelompokkan menjadi 3 kategori, dimana kategori tersebut ialah sebagai berikut.

1. Pasar Barang Dan Jasa
Perusahaan ialah pihak yang menyediakan berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Sedangkan sektor rumah tangga, pemerintah dan luar negeri sebagai konsumennya. Kita ambil contoh, sebuah perusahaan tekstil dan produk tekstil dapat menghasilkan berbagai macam corak kain, pakaian, kaos, jaket, permadani, sepatu, dll. Sedangkan para pembelinya ialah masyarakat sebagai sektor rumah tangga, pemerintah dan sebagian lagi warga asing (sektor luar negeri), yang mengimpor barang-barang tersebut.

Sedangkan pada pasar barang dan jasa, juga terjadi suatu transaksi jual-beli antara perusahaan. Misalnya saja sebuah perusahaan tekstil, membeli benang dan kancing dari perusahaan lain. Sedangkan perusahaan si A memasok resluiting ke berbagai perusahaan pakaian jadi. Saat ini Indonesia menjadi pengekspor tekstil dan pakaian jadi, makanan, minuman tetapi juga menjadi pengimpor kendaraan, pesawat terbang, alat fotografi serta kedokteran.

2. Tenaga Kerja (Buruh)
Sektor rumah tangga adalah pihak yang menjadi penyedia tenaga kerja. Yang meminta tenaga kerja ialah perusahaan, pemerintah dan luar negeri. Dewasa ini pasar tenaga kerja telah menjadi pasar ekonomi internasional. Sebagai contoh Singapura, Malaysia, Arab Saudi dan beberapa negara di Eropa banyak yang melakukan permintaan terhadap tenaga kerja Indonesia.

Sedangkan Indonesia meminta tenaga kerja ahli dari Jepang, Amerika, Inggris, dan Jerman untuk menjadi konsultan. Tenaga kerja tidak hanya berupa kemampuan fisik, tetapi juga keterampilan, keahlian dan mental. Untuk itu tenaga kerja dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut.

• Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian tinggi serta pendidikan yang tinggi sehingga mampu menguasai keahlian pada bidang-bidang tertentu. Contoh ekonomi, akuntan, dokter, dosen, insinyur, dll.

• Tenaga kerja terampil ialah tenaga kerja yang mempunyai sebuah keterampilan ataupun keahlian yang diperoleh melalui pendidikan ataupun pengalaman kerja. Contoh baby sitter, montir, tukang kayu dll.

• Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan kemampuan fisik, dimana mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan atau berpendidikan rendah sehingga tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Contoh kuli bangunan atau pelabuhan.

Yang perlu diperhatikan ialah surat penawaran tenaga kerja total terhadap perekonomian, sangat tergantung kepada keputusan yang diambil oleh sektor rumah tangga. Keputusan tersebut dapat mencakup kapan masuk angkatan kerja, jam berapa mereka harus bekerja dsb.

3. Pasar Uang (pasar modal)
Pada sektor rumah tangga yang sudah mapan, mengalokasikan pendapatannya tidak hanya untuk konsumsi, melainkan juga untuk ditabung serta spekulasi dipasar uang (financial market). Pada pasar ekonomi (pasar uang), rumah tangga dapat membeli saham maupun obligasi dari perusahaan maupun pemerintah. Artinya, sektor rumah tangga menawarkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yakni perusahaan dan pemerintah, dengan harapan akan memperoleh pendapatan berupa deviden atau bunga. Bila perusahaan menyatakan dirinya telah go publik, berarti dapat melakukan permintaan dana baik kesektor rumah tangga, pemerintah maupun sektor luar negeri.

Saham merupakan instrumen keuangan yang menyatakan pemiliknya untuk mendapatkan hak atas bagian laba perusahaan. Bagian laba yang dibayarkan perusahaan setiap periode kepada pemiliknya disebut dengan deviden. Naik turunnya nilai saham sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Sedangkan obligasi merupakan surat perjanjian sanggup bayar (surat hutang), yang dikeluarkan oleh perusahaan/pemerintah pada saat meminjam uang.

Investasi Emas Sangat Menguntungkan

Tahukah Anda ada banyak aneka pilihan investasi dalam emas yang tersedia sekarang ini? Anda bisa berinvestasi dalam emas bukan hanya dalam bentuk emas perhiasan dan juga emas batangan saja (bentuk investasi dalam emas yang paling banyak dikenal saat ini) tapi bisa juga Anda investasi emas dalam bentuk yang lainnya.

Selain Anda bisa investasi emas dalam bentuk fisik (memiliki bentuk fisik seperti emas perhiasan, emas bantagan, koin emas, dll), Anda juga bisa berinvestasi pada paper aset seperti membeli saham perusahaan pertambangan emas maupun produk derivatif seperti membeli kontrak emas di bursa berjangka.

Mari kita bahas satu persatu seputar macam-macam investasi emas:

1. Emas Perhiasan

Bila tujuan Anda berinvestasi emas adalah untuk keuntungan jangka pendek, biasanya akan sulit mendapatkan keuntungan kalau Anda investasi dalam bentuk emas perhiasan. Ini dikarenakan sewaktu Anda datang ke toko emas dan membeli emas perhiasan, Anda harus membayar harga emas perhiasan yang dibeli ditambah ongkos pembuatannya.

Dan nanti ketika suatu saat Anda mau menjualnya kembali, maka toko emas tidak akan mau membayar ongkos pembuatan dari perhiasan emas tersebut. Toko emas hanya akan membayar harga emasnya saja. Dan tidak semua toko emas mau menerima atau membeli emas perhiasan Anda. Beberapa toko emas kadang-kadang menolak pembelian emas perhiasan dari masyarakat. Penyebabnya bisa bermacam-macam, yang salah satunya adalah karena mereka takut kalau-kalau emas perhiasan itu tidak laku untuk dijual lagi karena model sudah ketinggalan jaman. Jadi kalaupun mereka membelinya lagi, mereka harus melebur emas tersebut. Atau bisa juga toko emas tidak mau membeli emas perhiasan pada saat itu dikarenakan harga emas sedang berfluktuasi naik turun dan mereka tidak mau membeli diharga tinggi. Jadi kemungkinan emas perhiasan Anda dihargai harganya lebih rendah dibandingkan harga emas pada saat Anda mau menjualnya.

2. Emas Batangan

Investasi emas yang terbaik adalah investasi emas dalam bentuk batangan (emas batangan). Emas ini cukup baik bila dijadikan sarana investasi, dan siapapun tak menyangkal bahwa emas batangan berbeda dengan emas perhiasan. Emas batangan lebih mudah untuk dijual kembali. Selain itu, emas batangan tidak meminta ongkos pembuatan seperti halnya emas perhiasan. Karena itu, bila Anda ingin melakukan investasi emas, maka tak ada salahnya Anda mempertimbangkan investasi dalam bentuk emas batangan.

3. Koin Emas

Koin Emas ONH (ongkos naik haji). Maksudnya, dari koin emas ini diharapkan bisa sebagai alternatif investasi bagi mereka yang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya ibadah Haji.

Penamaan ONH ini sebetulnya hanya taktik pemasaran saja. Kenyataannya, walau namanya Koin Emas ONH, tetapi investasi ini sama saja dengan investasi emas lainnya karena harga emasnya sama saja. Harganya sama dengan harga emas yang mengikuti harga mata uang asing (dolar AS), dan aman terhadap inflasi. Artinya, orang yang tidak beragama Islam sekalipun bisa berinvestasi dalam Koin Emas ONH ini karena sebetulnya investasi ini sama saja dengan investasi emas lainnya. Bahkan, penamaan ONH pada Koin Emas tersebut sebetulnya akan sangat menguntungkan pemegangnya, karena emas tersebut akan lebih memiliki positioning yang lebih baik dalam pemasarannya.

4. Sertifikat Emas

Sertifikat emas adalah selembar kertas yang menjadi bukti kepemilikan atas emas yang tersimpan pada bank di suatu negara. Pemilik sertifikat emas ini hanya memegang satu lembar kertas saja yang hanya dapat diuangkan pada bank tersebut. Prinsip dari sertifikat emas ini merupakan alternatif investasi yang cukup menguntungkan karena pemiliknya tidak mengeluarkan biaya penyimpanan emas. Berbeda halnya bila membeli emas dalam bentuk fisik, yang memerlukan biaya untuk penyimpanannya seperti menyimpan emas di safe deposit box.

5. Saham Pertambangan Emas

Anda bisa juga membeli saham perusahaan pertambangan emas sebagai alternatif Anda berinvestasi emas. Dalam keadaan pasar emas yang sedang naik atau bullish, saham-saham biasanya bergerak lebih cepat daripada harga emas fisik itu sendiri. Yang berarti ketika harga emas menanjak, maka harga sama-saham perusahaan pertambangan emas juga melompat lebih tinggi. Tapi untuk investasi emas dengan membeli saham perusahaan pertambangan emas ini, Anda harus hati-hati juga dan belajar investasi seputar saham terlebih dahulu, karena Anda berinvestasi dalam saham perusahaan pertambangan emas. Perusahaan pertambangan emas yang sahamnya dijual di pasar modal saat ini yaitu PT.Antam TBk dengan kode saham ANTM.

6. Kontrak Emas Berjangka

Di BBJ saat ini ada kontrak emas, 1 lot adalah 1 kilogram, emasnya adalah emas logam mulia yang kemurniannya 99,99%, kita dapat berdagang fisiknya tapi juga bisa berdagang berjangka. Tentunya Anda perlu belajar lebih lanjut untuk investasi emas dalam kontrak emas di Bursa Berjangka ini.

Hal-hal diatas merupakan macam-macam investasi dalam emas yang bisa Anda pilih dan lakukan. Tentunya yang termudah sebagai masyarakat umum adalah investasi emas batangan dan juga emas perhiasan. Dan bila tujuan investasi Anda dalam emas adalah untuk invest, lebih baik pilih emas batangan. Anda bisa invest di emas perhiasan, bila Anda suka membeli emas perhiasan untuk dipakai.